Bidang Tata Bangunan

Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
  3. Pembinaan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
  4. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
  5. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah.
  6. Penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung.
  7. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
  8. Pelaksanaan kegiatan penaksiran penilaian bangunan untuk keperluan pembebasan bangunan kegiatan/proyek.
  9. Pelaksanaan pengusutan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan.
  10. Pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan aturan serta penyelesaian sengketa bangunan.
  11. Pelaksanaan pengendalian bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. Pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
  13. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Daerah.
  14. Penetapan status gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
  15. Pelaksanaan pemberian advis teknis dan bantuan pengelola teknis kepada perangkat daerah/instansi vertikal terkait perencanaan dan penaksiran bangunan gedung.
  16. Penyediaan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
  17. Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat daerah pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi.
  18. Penyediaan layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
  19. Penyediaan layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, tertib penyelengaraan kontruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
  20. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
  21. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
  22. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
  23. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Bangunan membawahi:

  1. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
  2. Seksi Penaksiran Bangunan Gedung
  3. Seksi Pemanfaatan Bangunan Gedung

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan bangunan gedung, dengan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan bangunan gedung.
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan bangunan gedung.
  3. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang perencanaan bangunan gedung.
  4. Penyiapan bahan penetapan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
  5. Penyiapan bahan penyusunan standar harga satuan bangunan gedung.
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan bangunan gedung pemerintah/negara.
  7. Penyiapan bahan penyusunan usulan program perencanaan teknis bangunan gedung dan infrastruktur milik pemerintah/negara.
  8. Penyiapan bahan perencanaan teknis bangunan gedung dan infrastruktur milik pemerintah/negara.
  9. Penyiapan bahan penyusunan usulan pembangunan gedung dan infrastruktur milik pemerintah/negara.
  10. Penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi tentang teknis bangunan gedung.
  11. Penyiapan bahan pemberian advis teknis dan bantuan pengelola teknis kepada perangkat daerah/instansi vertikal terkait perencanaan bangunan gedung.
  12. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan teknis tentang pelaksanaan bangunan gedung pemerintah/negara.
  13. Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengelolan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Daerah.
  14. Penyiapan bahan penyediaan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
  15. Penyiapan bahan penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat Daerah pada sistem informasi pembina jasa konstruksi.
  16. Penyiapan bahan penyediaan layanan izin usaha jasa konstruksi.
  17. Penyiapan bahan penyediaan layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, tertib penyelengaraan kontruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
  18. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang perencanaan bangunan gedung.
  19. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan bangunan gedung.
  20. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan bangunan gedung.
  21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penaksiran Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penaksiran bangunan gedung, dengan fungsi :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penaksiran bangunan gedung.
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penaksiran bangunan gedung.
  3. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang penaksiran bangunan gedung.
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penaksiran penilaian bangunan untuk keperluan pembebasan bangunan kegiatan/proyek.
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan bangunan gedung pemerintah/negara berdasarkan usia bangunan.
  6. Penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung secara berkala berdasarkan kehandalan bangunan gedung pemerintah/negara.
  7. Penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan pendataan penaksiran bangunan gedung pemerintah/negara.
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan penaksiran bangunan gedung pemerintah/negara tentang kerusakan bangunan.
  9. Penyiapan bahan pemberian advis teknis dan bantuan pengelola teknis kepada perangkat daerah/instansi vertikal terkait penaksiran bangunan gedung.
  10. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil penaksiran bangunan.
  11. Penyiapan bahan pelaksanaan survey harga bahan bekas bangunan yang bernilai ekonomis.
  12. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang penaksiran bangunan gedung.
  13. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang penaksiran bangunan gedung.
  14. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penaksiran bangunan gedung.
  15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemanfaatan Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan bangunan gedung, dengan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan bangunan gedung.
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan bangunan gedung.
  3. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pemanfaatan bangunan gedung.
  4. Penyiapan bahan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
  5. Penyiapan bahan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah.
  6. Penyiapan bahan penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung.
  7. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
  8. Penyiapan bahan penetapan status gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
  9. Penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan monitoring dan evaluasi bangunan gedung non pemerintah berdasarkan pencapaian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
  10. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan bangunan gedung non pemerintah berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
  11. Penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi tentang teknis bangunan gedung laik fungsi kepada masyarakat.
  12. Penyiapan bahan pemberian advis teknis bangunan gedung sebagai syarat kelengkapan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung kepada pemohon pemilik bangunan.
  13. Penyiapan bahan pemberian bantuan pengelola teknis bangunan gedung non pemerintah yang dilaksanakan pihak ketiga.
  14. Penyiapan bahan pengendalian bangunan gedung berdasarkan perencanaan teknis sesuai dengan garis sempadan.
  15. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan bangunan gedung non pemerintah sesuai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
  16. Penyiapan bahan pelaksanaan pengusutan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan.
  17. Penyiapan bahan pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan aturan serta penyelesaian sengketa bangunan.
  18. Penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  19. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pemanfaatan bangunan gedung.
  20. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pemanfaatan bangunan gedung.
  21. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan bangunan gedung.
  22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
Facebook Comments